Bupati Shalahuddin: APBD 2025 Harus Perkuat Kemandirian dan Kesejahteraan Barito Utara
Muara Teweh, kabarglobal.co – Anggaran daerah tidak sekadar berbicara mengenai angka, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dikelola pemerintah dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (20/7/2026). Agenda tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur FKPD, kepala perangkat daerah dan sejumlah undangan terkait.
Dalam pidatonya, Shalahuddin turut menyampaikan capaian Pemkab Barito Utara dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya, pemerintah daerah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Shalahuddin, WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, raihan tersebut dinilai sebagai indikator semakin membaiknya proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemkab Barito Utara.
“Opini WTP yang kita capai untuk yang ke-11 kalinya, yang terbaru adalah untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan capaian kinerja pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk semakin membaiknya kinerja penyusunan pelaporan keuangan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pemandangan umum pada 14 Juli 2026.
Shalahuddin mengapresiasi masukan tersebut, terutama terkait perlunya strategi yang lebih terarah dalam menggali dan meningkatkan potensi PAD. Pemerintah juga didorong untuk memastikan anggaran lebih banyak diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kecamatan dan desa, serta penguatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi, saran dan masukan serta dukungannya,” ujar Shalahuddin.
Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka untuk membangun sinergi bersama DPRD dalam pembahasan selanjutnya, sehingga kebijakan anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, Bupati menjelaskan bahwa arah penggunaan APBD 2025 tidak hanya ditujukan untuk mendorong pembangunan, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian daerah. Pembangunan diharapkan berlangsung secara berkualitas dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD.
Selain sektor fiskal, kemandirian pangan menjadi perhatian penting. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, disertai pasokan dan distribusi yang merata.
Pada saat yang sama, Pemkab Barito Utara terus mendorong penyelesaian revisi RTRWK yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Dengan berbagai arah kebijakan tersebut, Shalahuddin berharap APBD tidak berhenti pada pertanggungjawaban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian Barito Utara. (Red)
