Amal Usaha Jadi Atensi, Dewan Siap Kawal Perizinan RS Muhammadiyah Surabaya
Surabaya, kabarglobal – Sinergitas antara lembaga legislatif dan organisasi keagamaan di Kota Pahlawan terus diperkuat. Langkah ini dipertegas melalui safari silaturahmi yang dilakukan oleh jajaran Pimpinan DPRD Kota Surabaya ke Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya di Jalan Wuni, Rabu (20/5/2026).
Rombongan dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, didampingi Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai dan Laila Mufidah, disambut hangat oleh Ketua PDM Surabaya H.M. Ridlwan beserta jajaran pengurus struktural.
Ditemui pasca-pertemuan yang berlangsung kekeluargaan tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sumbangsih nyata Muhammadiyah. Menurutnya, pemikiran para tokoh ormas keagamaan sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan publik.
”Muhammadiyah memiliki kontribusi yang luar biasa besar bagi warga Kota Surabaya, terutama melalui amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pertemuan tadi berlangsung sangat gayeng. Kami di DPRD berkomitmen penuh untuk mengawal masukan-masukan strategis ini,” ujar Syaifuddin Zuhri.
Ia menambahkan, produk legislasi dan kebijakan anggaran yang dilahirkan di dewan harus berbasis pada kemaslahatan masyarakat luas. “Gagasan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah ini sangat kami butuhkan agar kebijakan yang kami lahirkan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Siap Jembatani Hambatan Izin Rumah Sakit
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial belaka. Dalam ruang dialog, PDM Surabaya menyampaikan persoalan krusial terkait proses perpanjangan izin operasional salah satu rumah sakit milik Muhammadiyah di Surabaya yang akan berakhir pada Oktober 2026 mendatang.
Ketua PDM Surabaya, H.M. Ridlwan, menjelaskan bahwa kendala administrasi terjadi akibat adanya penyesuaian dokumen pasca-pembelian aset hotel yang kini diintegrasikan menjadi fasilitas kesehatan. Ridlwan berharap DPRD dapat mendorong dinas terkait untuk mempercepat proses birokrasi ini demi keberlanjutan pelayanan umat.
”Seluruh aset Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Jika izin operasional ini terhambat, tentu dampaknya akan berat bagi pelayanan kesehatan warga,” ungkap Ridlwan.
Merespons hal tersebut, Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa DPRD Surabaya berkomitmen untuk menghapus kesan eksklusif dan siap menjadi jembatan bagi organisasi kemasyarakatan dalam mengurai sumbatan birokrasi. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kota agar pemenuhan hak kesehatan warga kurang mampu tidak terganggu.
Melalui momentum safari ini, dewan berharap kolaborasi antara legislatif dan organisasi keagamaan sebesar Muhammadiyah dapat berjalan secara konkret dan berkesinambungan untuk mengawal pembangunan kota.
”Harapannya, kolaborasi ini bisa semakin konkret. Kami ingin dewan dan ormas keagamaan terus berjalan beriringan. Dengan saling mengisi dan mendukung, kita bersama-sama bisa ikut mengawal pembangunan Kota Surabaya agar tidak hanya maju kotanya, tapi juga sejahtera dan religius warganya,” pungkas Syaifuddin.mat
